17
APRIL 2026 09:22 WIB
REGIONAL 12 Kali Dilihat

Aktivis Kepung UPI, Desak Usut Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Rektor

E. Suparman

E. Suparman

Penulis

Aktivis Kepung UPI, Desak Usut Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Rektor

BANDUNG, Kontroversinews- Aktivis Anak Bangsa menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi transparansi dan tata kelola kampus yang dinilai mengalami kemunduran.

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Rektor UPI yang dianggap mencederai kepercayaan sivitas akademika serta merusak marwah institusi sebagai pusat pencetak tenaga pendidik. Mereka menilai, kekuasaan tanpa kontrol berpotensi membuka ruang bagi praktik korupsi dan kepemimpinan yang otoriter.

Dalam aksi tersebut, Aktivis Anak Bangsa menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, mendesak pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan pihak eksternal seperti Kemendikbudristek, serta unsur mahasiswa dan dosen, guna mengusut kebijakan administratif dan finansial secara transparan. Kedua, menuntut keterbukaan informasi publik atas kebijakan strategis, termasuk proses seleksi pejabat dan pengelolaan anggaran nonakademik, sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.


Ketiga, mereka mendesak Dewan Kehormatan Universitas segera menggelar sidang etik terhadap Rektor atas dugaan pelanggaran kode etik jabatan. Keempat, massa juga menuntut Rektor UPI mundur apabila terbukti secara sah melakukan penyalahgunaan wewenang. Kelima, mereka mendorong reformasi regulasi internal kampus guna mencegah terpusatnya kekuasaan dan menciptakan mekanisme check and balances yang lebih sehat.

Sekretaris Jenderal Aktivis Anak Bangsa, Dena Hadiyat, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kampus.

"Aksi ini bukan serangan personal, melainkan upaya kolektif untuk menjaga integritas UPI. Sebagai institusi pendidikan, integritas adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Jika transparansi terus ditutup, kami siap mengeskalasi gerakan hingga ada kejelasan dan keadilan," tegasnya, 16 April 2026 lalu.

Aksi ditutup dengan penegasan bahwa dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas akan terus disuarakan hingga terjadi perubahan nyata dalam sistem pengawasan di lingkungan kampus. ***

Tinggalkan Komentar

1000 Karakter tersisa

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Ad Iklan Banner Bawah