BANDUNG, Kontroversinews | Bertempat di Kampung Bojong, Jalan Terusan Alfathu, Desa Soreang, Kabupaten Bandung, H. Arya Everest Setiawan dari Fraksi Gerindra Dapil I menggelar kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Bandung, Senin (23/2/2026).
Dalam sambutannya, H. Arya menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formal legislatif, melainkan menjadi jembatan komunikasi langsung antara masyarakat dan anggota dewan.
“Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, melalui ajang silaturahmi, saya ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan harapan warga. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan perjuangan kami di DPRD,” ujar Arya.
Kegiatan reses tersebut berlangsung dengan antusias dan dihadiri masyarakat setempat. Momentum ini menjadi ruang penting bagi wakil rakyat untuk menyerap aspirasi serta mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Gerindra Dapil I, H. Arya menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Reses, lanjutnya, merupakan ruang dialog terbuka agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan penganggaran daerah.
Ia berharap terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga pembangunan di Kabupaten Bandung dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Komitmen kami sederhana, setiap program pemerintah harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sosialisasi menjadi krusial agar warga dapat mengakses program secara optimal,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Arya juga menyinggung kerja sama dengan BPJS yang merupakan bagian dari kemitraan bersama Komisi D. Ia menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa BPJS terbagi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang masing-masing memiliki berbagai program perlindungan.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa sebagian kepesertaan BPJS yang bersumber dari APBD masih berstatus nonaktif. Di tengah pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) hampir Rp1 triliun, pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam menetapkan prioritas anggaran.
“Namun demikian, Komisi D dan Fraksi Gerindra tetap fokus memperjuangkan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. ***