Kab. Bandung, Kontroversinews | Dadang M. Naser, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Badan Pangan Nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Perumahan Griya Prima Asri (GPA), Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Menurut Dadang, gerakan pangan murah ini merupakan upaya membantu meringankan beban masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau tahun 2026.
“Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu program pemerintah yang bekerja sama dengan DPR RI, khususnya Komisi IV, untuk menjaga stabilitas harga pangan. Kami berharap para pedagang tidak menaikkan harga secara berlebihan menjelang Hari Raya Idul Fitri,” ujar Dadang dalam keterangannya, Minggu (15/03/2026).
Ia menambahkan, masyarakat akan sangat terbebani jika harga kebutuhan pokok melonjak jauh dari harga dasar yang telah ditetapkan pemerintah, seperti pada komoditas beras SPHP maupun beras premium.
Dadang juga menegaskan bahwa kegiatan ini bukan untuk mengganggu aktivitas para pedagang pasar, melainkan untuk membantu menstabilkan harga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran.
“Para pedagang tentu boleh mengambil keuntungan di momentum Lebaran, namun hendaknya tetap dalam batas yang wajar,” katanya.
Adapun Gerakan Pangan Murah yang digelar di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, daging, dan sejumlah komoditas lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dadang juga mengapresiasi peran Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional yang telah menyiapkan vendor dengan baik dan profesional. Ia mengaku telah mengecek langsung kualitas produk yang dijual kepada masyarakat dan menilai kualitasnya sangat baik.
Lebih lanjut, Dadang menyebut gerakan pangan murah ini merupakan respons terhadap tekanan harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Menurutnya, fluktuasi harga pangan tidak hanya berkaitan dengan persoalan distribusi, tetapi juga mencerminkan lemahnya koordinasi antara sektor hulu dan hilir dalam sistem pangan nasional. Hal ini semakin terasa di tengah tantangan perubahan iklim, ketidakpastian global, serta dinamika produksi dalam negeri.
Karena itu, Dadang memastikan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal kebijakan pangan nasional agar tetap berpihak kepada masyarakat.
“Keberhasilan sektor pangan tidak hanya diukur dari surplus angka produksi, tetapi dari sejauh mana rakyat bisa mengakses pangan dengan harga yang wajar dan kualitas yang layak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pangan merupakan persoalan keadilan sosial.
“Ketika harga pangan tidak terkendali, yang terancam bukan hanya dapur rakyat, tetapi juga ketahanan bangsa,” tegasnya.
Dadang menilai kehadiran langsung pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan melalui program pangan murah merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat, sekaligus sinyal bahwa stabilitas pangan tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.
“Melalui gerakan pangan murah ini, pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan dapat menjadikannya sebagai model kebijakan berkelanjutan,” pungkasnya.***