BANDUNG, Kontroversinews | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka tengah mendapat sorotan. Program yang digagas untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu dinilai rawan disalahgunakan jika pengawasannya tidak diperketat.
Ketua Umum DPP LSM PMPR Indonesia, Rohimat atau yang akrab disapa Kang Joker, mengingatkan pemerintah agar memastikan program bernilai ratusan triliun rupiah tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi.
Berdasarkan hasil kajian internal DPP LSM PMPR Indonesia, terdapat dugaan indikasi keterlibatan kelompok tertentu yang berupaya menguasai rantai distribusi bahan pangan. Menurut Kang Joker, pola pengadaan komoditas seperti telur, susu, dan beras mulai terkonsentrasi pada vendor besar yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan di daerah.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menggerus semangat pemberdayaan petani dan pelaku UMKM lokal yang seharusnya menjadi bagian penting dalam rantai pasok program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika tidak melibatkan pelaku usaha lokal di sekitar wilayah distribusi, tujuan penguatan ekonomi kerakyatan dikhawatirkan tidak tercapai.
Dalam kajiannya, PMPR Indonesia juga mencatat sejumlah persoalan sepanjang 2025 hingga awal 2026, antara lain:
-
Terdapat sedikitnya 17 insiden keracunan massal di berbagai provinsi yang diduga dipicu lemahnya pengawasan sanitasi dan kualitas bahan baku di dapur umum.
-
Di sejumlah daerah, seperti Bojonegoro, distribusi makanan terlambat sehingga tidak terserap optimal karena siswa telah membawa bekal sendiri.
-
Muncul kecenderungan penggunaan makanan olahan berbiaya rendah demi mengejar margin keuntungan, yang dinilai berpotensi menurunkan standar kualitas gizi.
Atas temuan tersebut, LSM PMPR Indonesia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait untuk menerapkan sistem pengawasan berbasis digital yang transparan dan dapat diakses publik.
Kang Joker menekankan pentingnya mekanisme pemantauan real-time agar masyarakat dapat mengetahui identitas vendor, sumber bahan baku, hingga rincian harga per porsi. Ia menegaskan, jika ditemukan praktik mark-up atau penurunan kualitas gizi, pihaknya siap menempuh jalur hukum.
Menurutnya, keberhasilan program MBG bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan pangan, melainkan juga menyangkut masa depan generasi Indonesia menuju visi 2045. PMPR Indonesia, kata dia, berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan.***